BAB
7
KEBIJAKSANAAN
PEMERINTAH
Bagaimana kebijaksanaan Perekonomian Indonesia selama :
a. Periode
1966 – 1969
Kebijaksanaan perekonomian Indonesia selama periode 1966
– 1969 ini adalah pembersihan proses-proses kebijakan orde lama yang tidak
efisien dan efektif terutama dari faham-faham komunisme.
Titik
berat pada periode 1966-1969:
·
Penurunan tingkat inflasi.
·
Proses produksi yang tidak efektif dan
efisien.
·
Penggunaan pendapatan yang lebih efektif dan
efisien untuk menunjang proses pembangunan.
Faktor
yang menghambat atau kelemahannya antara lain
1. Rencana
ini tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim. Defisit anggaran yang
terus meningkat yang mengakibatkan hyper inflasi.
2. Kondisi
ekonomi dan politik saat itu: dari dunia luar (Barat) Indonesia sudah terkucilkan
karena sikapnya yang konfrontatif.
3. Sementara
di dalam negeri pemerintah selalu mendapat rongrongan dari golongan kekuatan
politik “kontra-revolusi” (Muhammad Sadli, Kompas, 27 Juni 1966, Penyunting
Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982).
Beberapa
kebijaksanaan ekonomi – keuangan:
·
Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61
tanggal 6 Januari 1961: Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan keuangan/
statistik keuangan, termasuk analisis dan perkembangan perekonomian Indonesia.
·
Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno
memproklamirkan berlakunya Deklarasi Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei 1963
pemerintah menetapkan berbagai peraturan negara di bidang perdagangan dan
kepegawaian.
·
Pokok
perhatian diberikan pada aspek perbankan, namun nampaknya perhatian ini
diberikan dalam rangka penguasaan wewenang mengelola moneter di tangan
penguasa. Hal ini nampak dengan adanya dualisme dalam mengelola moneter.
(Suroso, 1994).
b. Periode
Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Tujuan Pelita I
Untuk
meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi
pembangunan dalam tahap berikutnya.
Sasaran
Pelita I
Pangan,
sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja,
dan kesejahteraan rohani.
Titik
Berat Pelita I
Pembangunan
bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi
melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk
Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
c. Periode
Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)
Menitikberatkan pada sektor pertanian, dengan
meningkatkan industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku (misal:
karet, minyak, kayu, timah). Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah
pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan
memperluas lapangan kerja. Fokus pembangunan ini di fokuskan pada pengkreditan
untuk mendorong eksportir kecil dan menengah serta mendorong pengusaha kecil
atau ekonomi menengah dengan kredit investasi kecil (KIK).
Adapun kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam
pelita II ini adalah dengan melakukan penghapusan pajak ekspor untuk
mempertahankan daya saing di pasar dunia. Penggalakan PMA dan PMDN untuk
mendorong investasi dalam negeri, yang menghasilakn cadangan devisa naik dari $
1,8 milyar menjadi $ 2,58 milyar dan naiknya tabungan pemerintah dari Rp 255
milyar menjadi Rp 1.522 milyar pada periode pelita II tersebut. Sedangkan
kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan hasil produksi
nasional dan daya saing komoditi ekspor karena tingkat rata-rat inflasi 34%,
resesi dan krisis dunia tahun 1979, serta penurunan bea masuk impor komoditi
bahan dan peningkatan bea masuk komoditi impor lainnya.
d. Periode
Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)
Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang
bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala
bidang. Pelita III ini menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada
pangan, serta menignkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang
jadi. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi
Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua
pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam
suasana politik dan ekonomi yang stabil.
Isi
Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut:
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas
nasional yang sehat dan dinamis.
e. Periode
Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)
Menitikberatkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan
usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat
menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun
industri ringan. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain swasembada
pangan. Adapun contoh dari kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pelita IV
ini adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan Inpres No. 5 tahun 1985, yakni
meningkatkan ekspor non migas dan pengurangan biaya tinggi dengan :
·
Pemberantasan pungli
·
Mempermudah prosedur kepabeanan
·
Menghapus dan memberantas biaya siluman
2. Paket
Kebijakan 6 Mei (PAKEM): mendorong sektor swasta dibidang ekspor dan penanaman
modal.
3. Paket Devaluasi 1986 : karena jatuhnya harga
minyak dunia yang didukung dengan kebijakan pinjaman luar negeri.
4. Paket
Kebijakan 25 Oktober 1986 : deregulasi bidang perdagangan, moneter, dan
penanaman modal dengan cara :
·
Penurunan bea masuk impor untuk komoditi
bahan penolong dan bahan baku
·
Proteksi produksi yang lebih efisien
·
Kebijakan penanaman modal
5. Paket
Kebijakan 15 Januari 1987, yakni peningkatan efisiensi, inovasi, dan
produktivitas beberapa sektor industri (menengah ke atas) guna meningkatkan
ekspor non migas, adapun langkah-langkahnya:
·
Penyempurnaan dan penyederhanaan ketentuan
impor
·
Pembebasan dan keringanan bea masuk
·
Penyempurnaan klasifikasi barang
6. Paket
Kebijakan 24 Desember 1987 (PAKDES) adalah restrukturisasi bidang ekonomi dalam
rangka memperlancar perijinan (deregulasi).
7. Paket
27 Oktober 1988 : kebijakan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan
menghimpun dana masyarakat untuk biaya pembangunan.
8. Paket
Kebijakan 21 November 1988 (PAKNOV) yakni deregulasi dan debirokratisasi bidang
perdagangan dan hubungan laut.
9. Paket
Kebijakan 20 Desember 1988 (PAKDES), yakni kebijakan dibidang keuangan dengan
memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan
aktivitas yang lebih produktif, juga berisi mengenai deregulasi dalam hal
pendirian perusahaan asuransi
f. Periode
Pelita V
Menitikberatkan sektor pertanian dan industri untuk
menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya;
dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor,
industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil
pertanian, serta industri yang dapat mengahsilkan mesin mesin industri.
Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka
panjang tahap pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua,
yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses
tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi
menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Adapun
kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di sektor dalam negeri:
·
Kebijakan Moneter
Sekumpulan tindakan
pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui tingkat bunga.
Kebijakan Moneter
Kuantitatif
Mengatur tingkat bunga
melalui operasi pasar terbuka melaui SBI, merubah tingkat bunga diskonto,
merubah presentase cadangan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap bank umum
Kebijakan Moneter Kualitatif
Mengatur dan menghimbau
pihak bank umum /lembaga keuangan lainnya baik manajemen maupun produk yang
ditawarkan untukmendukung kebijakan moneter kuanitatif bank Indonesia
·
Kebijakan Fiskal
Tindakan pemerintah dalam
mengatur ekonomi melalui anggaran belanja negara.
Macam-macam kebijakan
fiskal dalam ekonomi adalah:
1. Pajak
langsung dan pajak tidak langsung
2. Pajak regresif, sebanding dan progresif
3. Penerimaan
pemerintah, pengendali tingkat pengeluaran masyarakat
4. Untuk
lebih memeratakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat.
Adapun
kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di sektor luar negeri:
o
Kebijakan Menekan Pengeluaran
Dilakukan
dengan cara mengurangi pengeluaran konsumsi.
Cara
:
§ Menaikkan
pajak pendapatan
§ Menaikkan
tingkat bunga
§ Mengurangi
pengeluaran pemerintah
o
Kebijakan Memindahkan Pengeluaran
Cara
:
§ Memaksa
ü Mengenakan
tarif dan atau kuota
ü Mengawasi
pemakaian valuta asing
o
Rangsangan
§ Ekspor
: mengurangi pajak komoditi ekspor, menyederhanakan prosedur ekspor,
memberantas pungli dan biaya siluman
§
Menstabilkan harga dan upah di dalam negeri
§ Melakukan
devaluasi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar