BAB 1
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
PENGERTIAN SISTEM EKONOMI
Sistem ekonomi adalah suatu susunan dari
unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja sama sebagai satu
kesatuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terpenuhinya kebutuhan yang
bersifat materi. Tujuan dari sistem ekonomi adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat suatu Negara. Adapun tugasnya adalah menjawab tiga
pertanyaan pokok dalam perekonomian, yaitu:
1.
What? Barang apa
yang harus diproduksi?
2.
How? Bagaimana
cara memproduksinya?
3.
For whom? Untuk
siapa barang tersebut?
Sistem ekonomi di setiap negara berbeda – beda,
mereka menerapkan sistem yang sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya
masing-masing.
HUBUNGAN ANTARA POKOK – POKOK SISTEM EKONOMI.
- Unit-unit ekonomi, pelaku-pekaku
ekonomi, SDA dan SDM saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola
hubungan tertentu, sehingga menimbulkan proses kegiatan ekonomi.
- Proses kegiatan ekonomi bisa
berlangsung secara efisien, tidak efisien atau produktif, kurang produktif,
karena perbedaan dalam menjalankan fungsi elemen dan pola hubungan elemen.
TUJUAN SISTEM EKONOMI
Tujuan sistem ekonomi
suatu negara pada umumnya meliputi empat tugas pokok:
- Menentukan apa, berapa banyak dan
bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan.
- Mengalokasikan produk nasional bruto
(PNB) untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok
modal, investasi.
- Mendistribusikan pendapatan
nasional (PN), diantara anggota masyarakat : sebagai upah/ gaji, keuntungan
perusahaan, bunga dan sewa.
4. Memelihara dan meningkatkann
hubungan ekonomi dengan luar negeri.
PERKEMBANGAN SISTEM PEROKONOMIAN DI INDONESIA
·
Pada masa
Belanda
Pada masa penjajahan di
Indonesia menerapkan sistem monopolis diamana setiap kegiatan perekonomian
dijalankan sesuai dengan perdagangan Indonesia saat itu.
Pada masa VOC berkuasa
mereka menerapkan peraturan dan strategi untuk menguasai pereonomian Indonesia.
Dengan memonopoli rempah – rempah diharapkan VOC akan menambah kas Negeri
Belanda.
·
Pada masa
Inggris
Inggris berusaha merubah
pola sistem perekonomian pada masa Belanda. Inggris merubah pola pajak hasil
bumi dengan pajak tanah, maka penduduk pribumi akan memiliki uang, yang
nantinya akan digunakan untuk membeli barang produk Inggris.
Akan tetapi, perubahan yang
cukup mendasar dalam perekomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami
kegagalan.
·
Pada masa Tanam
Paksa
Tujuandari sistem tanam
paksa adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaan di pasaran
dunia.
Sistem ini merupakan sistem
pengganti dari pajak tanah dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada
masyarakat pribumi.
·
Sistem ekonomi
pintu terbuka
Adanya dorongan dari kaum humanis belanda yang
menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong
pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya.
·
Masa penduduk
Jepang
Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan
pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang
Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur
ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana
kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer
dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas
utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang
sebelumnya didapat dengan jalan impor.
·
Masa Orde Lama
Pada masa awal kemerdekaan perekonomian Indonesia amatlah
buruk antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi karena pada saat
itu indonesia menggunakan 4 mata uang, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata
uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
·
Masa Demokrasi Liberal
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik
maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian
diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez
faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa
bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina.
·
Masa Demokrasi
Terpimpin
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka
Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia
menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan
sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam
sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi,
kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu
memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
·
Masa Orde Baru
Setelah jatuhnya masa pemerintahan presiden Soekarno dan
digantikan oleh presiden Soeharto,banyak rencana untuk membangun Indonesia
menjadi negara yang lebih maja dan mampu bersaing dengan negara lain.
Program pemerintahan saat itu berorientasi pada usaha
mengontrol laju inflasai yang menjadi warisan dari pemerintahan
sebelumnya,penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi
kurang lebih 650 % per tahun.
PELAKU
– PELAKU EKONOMI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
Terdapat
tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu
perusahaan negara (pemerintah), perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi
tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi
kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika
pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai
tujuannya. Dengan demikian sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi
sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan.
1. Pemerintah
(BUMN)
a. Pemerintah
sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi.
Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan
ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan
distribusi.
2. Kegiatan
konsumsi
Seperti
halnya yang telah kalian pelajari pada bab 8 mengenai pelaku-pelaku ekonomi,
pemerintah juga berperan sebagai pelaku konsumsi. Pemerintah juga membutuhkan
barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan
tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan
gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentunya pemerintah akan
membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya.
Semua barang-barang tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan
tugasnya. Contoh-contoh mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah
masih banyak, seperti membeli barang-barang untuk administrasi pemerintahan,
menggaji pegawai-pegawai pemerintah, dan sebagainya.
3. Kegiatan distribusi
Selain kegiatan
konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan
distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang
yang telah diproduksi oleh perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat.
Misalnya pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada
masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG. Penyaluran sembako kepada
masyarakat dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah harus lancar. Apabila
kegiatan distribusi tidak lancar akan memengaruhi banyak faktor seperti
terjadinya kelangkaan barang, harga barang-barang tinggi, dan pemerataan
pembangunan kurang berhasil. Oleh karena itu, peran kegiatan distribusi sangat
penting.
Sumber :
ummpress.umm.ac.id/uploads/files/Sistem%20Ind.ppt
Tidak ada komentar:
Posting Komentar