Minggu, 10 Juni 2012

Perekonomian Indonesia bab 9


BAB 9
INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

A.    Investasi
Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat investasi dalam perekonoian suatu negara, beberapa diantaranya adalah :

1.     Prospek ekonomi dimasa yang akan datang.
2.     Keuntungan yang dicapai perusahaan.
3.     Perubahan dan perkembangan teknologi.
4.     Kestabilan perekonomian negara.
5.     Tingkat suku bunga.

Funsi konsumsi masyarakat yakni :
C = a  + cY, dimana :
C = besarnya konsumsi masyarakat pada periode tertentu.
a = autonomous consume, yakni besarnya pendatan atau uang yang tetap harus dimiliki untuk bisa bertahan hidup.
c = marginal propensity to consume, yakni kecenderungan berkonsumsi masyarakat, jika memilih pendapatan tertentu.
Y = pendapatan nasional.

B.    Penanaman modal dalam negeri
Investasi nelalui penanaman modal dalam negeri di Indonesia telah diatur di dalam Undang – undang No. 6 tahun 1968. Dari pelita ke pelita berikutnya, komposisi penanaman modal dalam negeri telah mengalami pergeseran prioritas. Investasi penanaman mdal ini mulai diarahkan pada usaha untuk :
1.     Memperkokoh struktur indusri dalam negeri secara umum.
2.     Prioritas juga ditunjukan kepada industri agar mampu menciptakan mesin – mesin produksi sendiri.
3.     Diarahkan pada proses penyerapan tenaga kerja sebanyak – banyaknya.
4.     Dapat menyebar ke luar wilayah pulau jawa, agas pembangunan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

C.    Penanaman modal asing
Secara makro proses kemajuan ekonomi suatu  negara akan semakin lancar jika tingkat tabungan masyarakat mampu mengimbangi kebutuhan investasi yang akan dilakukan. Salah satu ukuran untuk menjelaskan hal ini, dapat digunakan model pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Harrod – Domar dengan mengatakan bahwa :


            g = s/k atau s = g s k, dimana :

            g = laju pertumbuhan pendapatan nasional
            s = tingkat tabungan masyarakat
            k = tingkat pertumbuhan kapital output rasio
Beberapa alasan yang bersifat ekonomi yang menentang masuknya penanaman modal asing diantaranya adalah :
1.     Idalam kenyataan sangat jarang perusahaan multinasional bersedia menanamjan kembali keuntungan yang diperoleh di negara – negara berkembang.
2.     Dilihat dari kepentingan neraca pembanyaran, perusahaan – perusahaan multinasional dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan defisa negara.
3.     Mendapatkan keringanan pajak
4.     Jarang terjadi tujuan transfer teknologi tidak dapat berjalan dengan lancar.

Sedangkan pendapat yang bersifat non – ekonomi diantaranya adalah :
·         Perusahaan multinasional sering memiliki kedudukan sebagai perusahaan monoplis
·         Perusahaan multinasional tidak jarang hanya memproduksi komoditi
·         Perusahaan multinasional dapat mempertajam kesenjangan sosial
·         Perusahaan multinasional dapat menggunakan kekuatan ekonomi.
·         Perusahaan multinasional dapat menekan pajak lokal


www. wikipedia.com.

Perekonomian Indonesia bab 8


BAB 8
MASALAH  - MASALAH POKOK PEREKONOMIAN  INDONESIA

A.    Pengangguran
Pengangguran akan menyebabkan perekonomian berada pada kondisi dibawah kapasitas yang diharapkan.
Jenis – jenis pegangguran :
·         Pengangguran Friksional, yaitu pengagguran yang terjadi karena seseorang memilih mengganggur sambil menunggu pekerjaan yang lebih baik.
·         Pengangguran Struktual, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang diberhenikan oleh perusahaan.
·         Pengangguran Teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena mulainya digunakan teknologi yang menggantikan tenaga manusia.
·         Pengangguran Siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi karena terjadinya pengurangan tenaga kerja scara menyeluruh, dikarenakan kemunduran dan resesi ekonomi.
·         Pengangguran Musiman, yaitu pengagguran yang terjadinya dipengaruhi oleh musim.
·         Pengangguran tidak Kentara, yaitu pengangguran yang secara fisik dan sepintas tidak kelihatan, namun secara ekonomi dapat dibuktikan.

Beberapa langkah dan kebijaksanaan pemerintah yang pernah, sedang akan dilakukan diantaranya adalah :

·         Dengan mengatasi masalah kependudukan.
·         Dengan tidak melupakan prinsip APBN, akan menambah sektor pengeluaran.
·         Denagn memberikan dan mengarahkan pendidikan sumber daya ke arah yang lebih mendesak, dengan memperbanyak pusat – pusat pelatihan kerja, serta dengan memberikan kemudahan bagi pengelolaan sekolah – sekolah kejuruan.
·         Dengan membuat lapangan pekerjaan sendiri.
B.    INFALNSI
Poin – poin mengapa inflansi dapat terjadi :
·         Kenaikan harga – harga komoditi secara umum, atau dapat dikatakan mengalami kenaikan.
·         Di indonesia menggunakan waktu sebulan atau setahun dalam mengetahui terjadinya dan besarnya inflansi yang terjadi.

Jika dilihat dari parah tidaknya, atau besar kecilnya inflansi yang muncul, inflansi dapat dibagi dalam :
·         Inflansi ringan                                        0  % s/d 10 %
·         Inflansi sedang                                      10 % s/d 30 %
·         Inflansi berat                                         30 % s/d 100 %
·         Hyperinflansi                                         > 100 %


Sebab – sebab kemunculan inflansi :
·         Inflansi karena naiknya permintaan dikarenakan adanya gejala naiknya permintaan secara umum, sehingga sesuai dengan hukum.
·         Inflansi karena naiknya biaya produksi diakibatkan naiknya biaya produksi, seperti naiknya upah tenaga kerja.
·         Inflansi yang berasal dari dalam negeri adalah inflansi yang terjadi dikarenakan peristiwa – peristiwa yang terjadi didalam negeri.
·         Inflansi yang  berasal dari luar negeri disebabkan terjadinya pemasukan komoditi impor yang telah terkena inflansi di negara asalnya.


Beberapa dampak yang disebkan oleh inflansi :

·         Inflansi akan menjadikan turunnya pendapatan rill masyarakat yang memiliki pendapatan tetap.
·         Turunnya nilai rill kekayaan masyarakat.
·         Nilai tabungan masyarakat menjadi menurun.
·         Menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.

Dampak positif dari adanya inflansi :
·         Inflansi yang terkendali menggambarkan adanya aktifitas ekonomi dalam suatu negara
·         Merangsang masyarakat untuk terus berusaha bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan.



Perekonomian Indonesia bab 7


BAB 7
KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

Bagaimana kebijaksanaan Perekonomian Indonesia selama :
a.      Periode 1966 – 1969

Kebijaksanaan perekonomian Indonesia selama periode 1966 – 1969 ini adalah pembersihan proses-proses kebijakan orde lama yang tidak efisien dan efektif terutama dari faham-faham komunisme.
Titik berat pada periode 1966-1969:
·         Penurunan tingkat inflasi.
·         Proses produksi yang tidak efektif dan efisien.
·          Penggunaan pendapatan yang lebih efektif dan efisien untuk menunjang proses pembangunan.
Faktor yang menghambat atau kelemahannya antara lain
1.     Rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim. Defisit anggaran yang terus meningkat yang mengakibatkan hyper inflasi.
2.     Kondisi ekonomi dan politik saat itu: dari dunia luar (Barat) Indonesia sudah terkucilkan karena sikapnya yang konfrontatif.
3.     Sementara di dalam negeri pemerintah selalu mendapat rongrongan dari golongan kekuatan politik “kontra-revolusi” (Muhammad Sadli, Kompas, 27 Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982).
Beberapa kebijaksanaan ekonomi – keuangan:
·         Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961: Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan keuangan/ statistik keuangan, termasuk analisis dan perkembangan perekonomian Indonesia.
·         Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei 1963 pemerintah menetapkan berbagai peraturan negara di bidang perdagangan dan kepegawaian.
·          Pokok perhatian diberikan pada aspek perbankan, namun nampaknya perhatian ini diberikan dalam rangka penguasaan wewenang mengelola moneter di tangan penguasa. Hal ini nampak dengan adanya dualisme dalam mengelola moneter. (Suroso, 1994).

b.    Periode Pelita I   (1 April 1969 – 31 Maret 1974)

Tujuan Pelita I
Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.
Sasaran Pelita I
Pangan, sandang,  perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

Titik Berat Pelita I
Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian. 

c.     Periode Pelita II  (1 April 1974 – 31 Maret 1979)

Menitikberatkan pada sektor pertanian, dengan meningkatkan industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku (misal: karet, minyak, kayu, timah). Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Fokus pembangunan ini di fokuskan pada pengkreditan untuk mendorong eksportir kecil dan menengah serta mendorong pengusaha kecil atau ekonomi menengah dengan kredit investasi kecil (KIK).
Adapun kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam pelita II ini adalah dengan melakukan penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing di pasar dunia. Penggalakan PMA dan PMDN untuk mendorong investasi dalam negeri, yang menghasilakn cadangan devisa naik dari $ 1,8 milyar menjadi $ 2,58 milyar dan naiknya tabungan pemerintah dari Rp 255 milyar menjadi Rp 1.522 milyar pada periode pelita II tersebut. Sedangkan kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan hasil produksi nasional dan daya saing komoditi ekspor karena tingkat rata-rat inflasi 34%, resesi dan krisis dunia tahun 1979, serta penurunan bea masuk impor komoditi bahan dan peningkatan bea masuk komoditi impor lainnya. 

d.    Periode Pelita III  (1 April 1979 – 31 Maret 1984)

Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pelita III ini menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta menignkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.
Isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut:
1.      Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2.     Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3.     Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
e.     Periode Pelita IV  (1 April 1984 – 31 Maret 1989)

Menitikberatkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun  industri ringan. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain swasembada pangan. Adapun contoh dari kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pelita IV ini adalah sebagai berikut:
1.      Kebijakan Inpres No. 5 tahun 1985, yakni meningkatkan ekspor non migas dan pengurangan biaya tinggi dengan :
·          Pemberantasan pungli
·         Mempermudah prosedur kepabeanan
·          Menghapus dan memberantas biaya siluman
2.     Paket Kebijakan 6 Mei (PAKEM): mendorong sektor swasta dibidang ekspor dan penanaman modal.
3.      Paket Devaluasi 1986 : karena jatuhnya harga minyak dunia yang didukung dengan kebijakan pinjaman luar negeri.
4.     Paket Kebijakan 25 Oktober 1986 : deregulasi bidang perdagangan, moneter, dan penanaman modal dengan cara :
·         Penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku
·         Proteksi produksi yang lebih efisien
·         Kebijakan penanaman modal
5.     Paket Kebijakan 15 Januari 1987, yakni peningkatan efisiensi, inovasi, dan produktivitas beberapa sektor industri (menengah ke atas) guna meningkatkan ekspor non migas, adapun langkah-langkahnya:
·         Penyempurnaan dan penyederhanaan ketentuan impor
·          Pembebasan dan keringanan bea masuk
·          Penyempurnaan klasifikasi barang
6.     Paket Kebijakan 24 Desember 1987 (PAKDES) adalah restrukturisasi bidang ekonomi dalam rangka memperlancar perijinan (deregulasi).
7.     Paket 27 Oktober 1988 : kebijakan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan menghimpun dana masyarakat untuk biaya pembangunan.
8.     Paket Kebijakan 21 November 1988 (PAKNOV) yakni deregulasi dan debirokratisasi bidang perdagangan dan hubungan laut.
9.     Paket Kebijakan 20 Desember 1988 (PAKDES), yakni kebijakan dibidang keuangan dengan memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif, juga berisi mengenai deregulasi dalam hal pendirian perusahaan asuransi

f.     Periode Pelita V

Menitikberatkan sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya; dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat mengahsilkan mesin mesin industri.
Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Adapun kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di sektor dalam negeri:

·          Kebijakan Moneter
Sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui tingkat bunga.
Kebijakan Moneter Kuantitatif
Mengatur  tingkat bunga melalui operasi pasar terbuka melaui SBI, merubah tingkat bunga diskonto, merubah presentase cadangan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap bank umum
Kebijakan Moneter Kualitatif
Mengatur dan menghimbau pihak bank umum /lembaga keuangan lainnya baik manajemen maupun produk yang ditawarkan untukmendukung kebijakan moneter kuanitatif bank Indonesia

·         Kebijakan Fiskal
Tindakan pemerintah dalam mengatur ekonomi melalui anggaran belanja negara.
 Macam-macam kebijakan fiskal dalam ekonomi adalah:
1.     Pajak langsung dan pajak tidak langsung
2.      Pajak regresif, sebanding dan progresif
3.     Penerimaan pemerintah, pengendali tingkat pengeluaran masyarakat
4.     Untuk lebih memeratakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat.
Adapun kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di sektor luar negeri:
o    Kebijakan Menekan Pengeluaran
Dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran konsumsi.
Cara :
§  Menaikkan pajak pendapatan
§  Menaikkan tingkat bunga
§  Mengurangi pengeluaran pemerintah
o    Kebijakan Memindahkan Pengeluaran
Cara :
§  Memaksa
ü  Mengenakan tarif dan atau kuota
ü  Mengawasi pemakaian valuta asing

o    Rangsangan
§  Ekspor : mengurangi pajak komoditi ekspor, menyederhanakan prosedur ekspor, memberantas pungli dan biaya siluman
§    Menstabilkan harga dan upah di dalam negeri
§  Melakukan devaluasi

Perekonomian Indonesia bab 6


BAB 6
PERANAN SEKTOR LUAR NEGERI PADA PEREKONOMIAN INDONESIA

A.    Perdaganga antar negara
Beberapa ahli ekonomi telah menyatakan bahwa peranan luar negeri merupakan salah satu sumber kekayaan negara.
Beberapa alasan mengapa suatu negara memerlukan negara lain dlm kehidupan ekonominya:
1.     Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh komoditi yang dihasilkan di dalam negeri.
2.     Karena terbatasnya konsumen, tidak semua faktor produsi dapat di pasarka didalam negeri.
3.     Sebagai sarana untuk melakukan proses dalam teknologi.
4.     Perdagangan antar negara
B.    Hambatan – hambatan perdagangan antar negara.
a)     Hambatan tarif
Tarif adalah suatu nilai tertentu yang dibebankan kepada suatu komoditi luar negeri tertentu yang akan memasuki suatu negara. Bentuk penetapan tarif ada dua jenis :
·         Tarif Ad-volaren, yakni tarif yang besar kecilnya ditetapkan berdasarkan presentasi tertentu daro nilai komoditi yang di Impor.
·         Tarif Spesifik, yakni tarif yang besar kecilnya didasarkan nilai yang tetap untuk setiap jumlah komoditi impor tertentu.
b)    Hambatan Quota
Quota adalah tindakan pemerintah suatu negara dengan menentukan batas maximal suatu komoditi impor yang boleh masuk ke negara tersebut.
c)     Hambatan Dumping
Dumping adalah suatu tindakan dalam menetapkan harga yang lebih murah diluar negeri dibanding harga didalm negeri untuk produk yang sama.
d)    Hambatan Embargo / Sanksi Ekonomi.
Jika atas  suatu negara yang tindakannya melanggar hak asasi manusia, melanggar kekuasaan suatu negara, akan dikenakan sanksi ekonomi.

Alasan pemerintah menerapkan hambatan perdagangan :

·         Untuk mningkatkan pendapatan negara dari sektor luar negeri.
·         Untuk melindungi industri dalam negeri yang masih dalam taraf berkembang.
·         Untuk mempertahankan tingkat kemakmuran yang telah dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat suatu negara.
·         Untuk memacu perkembangan ekspor lewat kenaikan permintaan dikarenakan harga yang murah tersebut.
·         Untuk menyelesaikan masalah – masalah yang berkaitan dengan HAM, politik, terorisme dan keamanan nasional.

Neraca pembanyaran luar negeri indonesia dapat dikelompokan sebagai berikut.
·         Neraca perdagangan, merupakan kelompok transaksi – transaksi yang berkaitan dengan impor dan ekspor.
·         Neraca jasa merupakan kelompok transaksi – transaksi yang berkaitan dengan kegiatan expor dan impor.
·         Neraca berjalan merupakan hasil penggabungn dari neraca pedagangan dan nerac jasa.
·         Neraca lalu lintas modal
·         Selisih yangbelum diperhitungkan.
·         Neraca lalu lintas moneter.

C.    Peran kurs valuta asing dalam perekonomian luar negeri indonesia
Kurs valuta asing sering diarahkan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara ( rupiah misalnya ) yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan suaatu unit mata uang asing ( dollar misalnya ).
Beberapa istilah kurs valuta asing :
·         Depresiasi : turunnya nilai tukar rupiah terhadapa mata uang asing.
·         Apresiasi : jika rupiah mengalami depresiasi maka mata uang dollar akan apresiasi.
·         Spot rata : nilai tukar yang berlaku hanya pada waktu 1 x 24 jam saja.

Aplikasi
Perubahan permintaan dan penawaran pada proses selanjutnya dapat mengakibatkan mata uang di dalam negeri ( rupiah ) mengalami apresiasi dan depresiasi.
Adapun sebab – sebab peruhan tersebut :
a.     Perubahan selera masyarakat terhadap komoditi luar negeri.
b.    Perubahan iklim investasi dan tingkat bunga
c.     Perubahan tingkat inflansi
d.    Iklim investasi