Tugas Softskill 3 :Opini Mengenai Kaitan
Good Corporate Governance
Good Corporate
Governance Secara umumyaitu merupakan
sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme
hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition),
maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme
pengelolaan itu sendiri (soft definition).
Menurut Komite
Cadburry, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar
mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam
memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya,
dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan
pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang
berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.
Jadi, menurut saya
Good Corporate Governance adalah sebagai prinsip yang mengarahkan dan
mengendalikan suatu perusahaan yang dapat dilihat dilihat berdasarkan hard
definition maupun soft definition untuk mempertanggung
jawabkan kepada shareholders dan stakeholders demi
perkembangan perusahaan tersebut.
Akhir-akhir ini
masalah Good Corporate Governance (GCG) dan Etika Bisnis banyak mendapat
sorotan. GCG dan Etika Bisnis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan
satu dengan lainnya. GCG lebih memfokuskan pada penciptaan nilai ( value
creation) dan penambahan nilai (value added ) bagi para pemegang saham,
sedangkan etika bisnis lebih menekankan pada pengaturan hubungan (relationship)
dengan para stakeholders. Saat ini, ternyata masih banyak perusahaan yang belum
menyadari arti pentingnya implementasi GCG dan praktik etika bisnis yang baik
bagi peningkatan kinerja perusahaan. Sebagai contoh, banyak praktek bisnis di
berbagai perusahaan yang cenderung mengabaikan etika. Pelanggaran etika memang
bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Untuk meraih
keuntungan,masih banyak perusahaan yang melakukan berbagai pelanggaran moral
yang tidak etis,seperti praktik curang, monopoli, persekongkolan (kolusi), dan
nepotisme seperti yang telah diatur dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Adapun tujuan dari GCG diperlukan dalam rangka:
1.
Mendorong tercapainya
kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan
kewajaran.
2.
Mendorong pemberdayaan
fungsi dan menadirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komosaris,
Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3.
Mendorong pemegang
saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan
dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan
kepatuahn terhadap peraturan perundang-undangan.
4.
Mendorong timbulnya
kesadaran dan tanggung jawab social perusahaan terhadap masyarakat dan
kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5.
Mengoptimalkan niali
perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperjatikan pemangku kepentingan
lainnya.
6.
Meningkatkan daya
saing perusahaan secara nasional maupun inetrnasional, sehingga meningkatkan
kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi
nasional yang berkesinambungan.
Contoh kasus yang masih menyinpang pada Good Corporate
Governance:
·
Para
PNS yang masih malas-malasan dalam menjalani tugas. Pernah ada berita tentang pegawai PNS
yang masih malas-malasan dalam menjalani tugasnya sehari-hari. Contohnya mereka
berangkat kerja siang hari dan pulang kerja sebelum jam pulang kerja, pernah
juga ditemui para pegawai PNS yang berkeliaran di tempat-tempat umum
pada jam kerja. Bahkan ketika apel upacara ada pegawai PNS yang tidak
menghadiri apel upacara dan datang tidak tepat pada waktunya.
Ada juga kasus tentang
pelanggaran disiplin masuk kerja di salah satu kelurahan di kota Probolinggo.
Ada seorang pegawai PNS yang bernama BS, yang tidak masuk kerja dalam jangka
waktu yang lama. Dalam peraturan yang lama (PP 30 Th. 1980), apabila BS
tersebut tidak masuk lebih dari 2 bulan secara berturut-turut, baru dilakukan
penghentian gaji. Apabila pegawai yang bersangkutan tidak masuk berturut-turut
selama 4 bulan ke depannya (total 6 bulan), baru bisa diproses pemberhentian BS
secara tidak hormat dari PNS. Kalau Peraturan yang baru, malah lebih tegas dan
jelas lagi. Di sini tidak perlu menunggu hingga 2 bulan, atau bahkan 6 bulan.
Cukup bagi yang bersangkutan tersebut tidak masuk lebih dari 46 hari, dan
menghitungnya tidak perlu berturut-turut alias bisa akumulasi, maka si BS tadi
bisa diproses untuk hukuman berat.
·
Kasus kebangkrutan perusahaan
di Amerika Serikat yang menghebohkan kalangan dunia usaha yaitu kasus Enron,
Worldcom & Tycogate. Hal tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran etika
dalam berbisnis (unethical business practices), padahal Amerika termasuk negara
yang sangat mengagungkan prinsip GCG dan etika bisnis. Penyebab kebangkrutan
beberapa perusahaan tersebut, karena diabaikannya etika bisnis serta prinsip
GCG, terutama prinsip keterbukaan, pengungkapan dan prinsip akuntabilitas dalam
pengelolaan perusahaan. Implementasi GCG memang tidakbisa hanya mengandalkan
kepercayaan terhadap manusia sebagai pelaku bisnis dengan mengesampingkan
etika. Seperti kita ketahui, sebagus apapun sistem yang berlaku diperusahaan,
apabila manusia sebagai pelaksana sistem berperilaku menyimpang dan melanggar
etika bisnis maka dapat menimbulkan fraud yang sangat merugikan
perusahaan.Beberapa saat setelah krisis ekonomi melanda negeri kita sekitar
tahun 1997 yang lalu,banyak terdapat bank-bank yang berguguran alias ditutup
usahanya, sehingga termasuk kategori Bank Beku Operasi, Bank Belu Kegiatan
Usaha dan Bank dalam Likuidasi. Salah satu penyebab kebangkrutan bank-bank
tersebut karena perbankan Indonesia pada saat itu belum menerapkan
prinsip-prinsip GCG serta etika bisnis secara konsisten. Semoga kasus
kebangkrutan perusahaan di Amerika serikat serta perbankan di Indonesia
tersebut, dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk diambil hikmahnya, sehingga
dalam pengelolaanperusahaan tetap berpedoman pada etika bisnis yang baik serta
menerapkan prinsip GCG.
Peran Good
Corporate Governance sangat penting bagi perusahaan baik dari pihak internal
maupun pihak eksternal untuk meningkatkan etika dalam suatu perusahaan tersebut. Perusahaan harus
lebih meningkatkan disiplin kerja bagi para pegawainya agar perusahaan tersebut
dapat berkembang maju kedepan apabila menggunakan prinsip GCG dan lebih
meningkatkan etika-etika yang baik agar tidak melalaikan suatu pekerjaan bahkan
melanggar peraturan yang tidak sesuai dengan GCG.
Perusahaan yang
melanggar seperti kasus diatas harus ditangani agar tidak melanggar etika dan
tidak merugikan pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Seharusnya
perusahaan atau instansi tersebut memberikan contoh etika yang baik kepada
kalangan masyarakat.