Rabu, 13 November 2013

AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG
 A.      DEFINISI AKUNTANSI
Akuntansi diartikan sebagai seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dengan cara yang sepatutnya dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan serta penginterpretasian hasil dari pencatatan tersebut.
B.      PERMASALAHAN                  
Akuntansi Perusahaan Dagang
C.      PEMBAHASAN
Akuntansi Perusahaan Dagang  adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli dan menjual kembali barang dagangan tanpa merubah bentuk dengan harapan memperoleh keuntungan.
D.      TUJUAN
Adanya Akuntansi Perusahaan Dagang dikarenakan banyaknya perusahaan dagang yang membutuhkan jasa accounting yang faham dan mengerti tentang akuntansi dagang.  Selain itu akuntansi dagang juga memiliki laporan-laporan akuntansi dagang tersendiri yang telah dibuat sesuai prosedur, tujuan pembuatan laporan ini berguna untuk mempermudah pembuatan laporan perusahaan dagang.
Laporan-laporan yang diperlukan pada akuntansi perusahaan dagang
1. jurnal umum
2. buku besar
3. neraca saldo
4. penyesuaian dan kertas kerja
5. laporan laba rugi
6. neraca
7. laporan perubahan keuangan
8. penutupan buku
MENGKLASIFIKASIKAN AKUN-AKUN YANG ADA DALAM PERUSAHAAN DAGANG.
Pembelian adalah akun yang digunakan untuk mencatat setiap terjadi transaksi “pembelian barang dagangan” baik secara tunai maupun kredit. Akun “pembelian” dicatat di sisi debet, sedangkan “Kas” atau “Utang dagang” di sisi kredit.
Potongan pembelian adalah akun yang digunakan untuk mencatat potongan yang diberikan oleh penjual barang dagangan. Besarnya potongan pembelian dan syarat untuk mendapatkan potongan pembelian biasanya ditentukan oleh penjual. Misal syarat pembayaran 2/10, n/30 artinya pembeli akan mendapat potongan 2% jika membayar dalam 10 hari atau kurang dari tanggal transaksi dan jangka waktu kredit 30 hari. Akun “potongan pembelian” dicatat di sisi kredit. Sifatnya mengurangi jumlah kas yang dibayar.
Retur pembelian dan pengurangan harga adalah akun yang digunakan untuk mencatat pengembalian barang dagangan yang telah dibeli karena sesuatu hal misal karena rusak. Akun “Retur pembelian dan Pengurangan Harga” dicatat di sisi kredit sifatnya mengurangi utang dagang.
Beban angkut pembelian adalah akun yang digunakan untuk mencatat besarnya beban angkut yang harus ditanggung oleh pembeli. Akun “beban angkut pembelian” dicatat di sisi debet dan kas di sisi kredit.
Penjualan adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi “penjualan barang dagangan” baik secara tunai maupun kredit. Akun “penjualan” dicatat di sisi debet dan kas atau piutang dagang di sisi kredit.
Potongan penjualan adalah akun yang digunakan untuk mencatat potongan yang diberikan kepada pembeli. Akun “potongan penjualan” dicatat di sisi debet sifatnya mengurangi kas yang diterima.
F.       METODE PENCATATAN
Metode pencatatan persediaan barang dagangan ada 2 cara yaitu :
Sistem periodik (Periode System)
Dalam sistem ini penentuan besarnya persediaan dilakukan dengan mengadakan perhitungan secara fisik terhadap persediaan barang yang ada pada akhir periode. Sistem ini cocok digunakan oleh perusahaan kecil yang barang dagangannya relatif murah dan transaksi sering terjadi.
Pada sistem ini “persediaan barang dagangan” hanya dicatat tiap akhir periode sebesar persediaan akhir  dari hasil perhitungan fisik barang dagangan. Persediaan akhir barang dagangan dianggap sebagai persediaan awal periode berikutnya. Selama periode akuntansi berjalan, jika ada pembelian barang dagangan dicatat pada akun “pembelian” dan jika ada penjualan barang dagangan dicatat pada akun “penjualan”.
Sitem Terus Menerus (Perpetual System)
Dalam sistem ini diperlukan adanya pencatatan yang terus menerus mengikuti perubahan atas persediaan dari awal periode hingga akhir periode akuntansi. Sistem ini cocok digunakan perusahaan yang menjual barang dagangan dengan nilai tinggi misal TV, mobil.
Pada sistem ini akun “persediaan barang dagangan” dicatat di sisi debet setaip kali ada pembelian barang dagangan dan akan dicatat di sisi kredit setiap kali ada penjualan barang dagangan.
Retur penjualan dan pengurangan harga adalah akun yang digunakan untuk mencatat pengembalian barang yang telah dijual. Akun “retur penjualan dan pengurangan harga” dicatat di sisi debet sifatnya mengurangi piutang.
Beban angkut penjualan adalah akun yang digunakan untuk mencatat besarnya beban angkut yang ditanggung oleh penjual. Akun “beban angkut penjualan” dicatat di sisi debet, “Kas” di sisi kredit.
Persediaan barang dagangan adalah akun yang digunakan untuk menentukan jumlah barang dagangan yang ada dalam persediaan perusahaan yang menunggu untuk dijual. Pencatatannya tergantung pada metode pencatatan persediaan yang digunakan dalam suatu perusahaan (dibahas pada sub bab berikutnya).
Harga pokok penjualan adalah akun yang digunakan untuk menentukan jumlah harga pokok barang yang dijual yaitu harga beli ditambah beban-beban yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual tersebut. Akun “harga pokok penjualan” dicatat pada akhir periode saat diadakan penyesuaian.
Kesimpulan :
Menurut saya artikel ini dapat menambah wawasan saya tentang akuntansi perusahaan dagang. Serta mengetahui metode pencatatan yang digunakan untuk perusahaan dagang.
SUMBER:


Pemahaman peraturan perpajakan tidak dapat dipisahkan dengan pemahaman hukum, disamping ekonomi dan akuntansi tentunya. Memahami peraturan perpajakan pajak dengan mencoba memahami prinsip hukum sangatlah menarik dan dibutuhkan untuk menginterpretasi peraturan yang ada. Salah satunya adalah teori peristiwa dan perbuatan hukum dalam perspektif peraturan perpajakan.
Peristiwa hukum atau kejadian hukum atau rechtsfeit adalah semua kejadian atau fakta yang terjadi didalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum, atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Peristiwa hukum terjadi karena perbuatan subyek hukum atau bukan perbuatan subyek hukum.
Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subyek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subyek hukum. Perbuatan hukum dibagi menjadi Perbuatan menurut hukum dan Perbuatan melawan hukum. Sedangkan dalam berbagai literatur, Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum dibagi lagi menjadi : karena keadaan (omstandingheid), misalnya kejadian alamiah siang malam, dan karena kejadian (gebeurtenis), misalnya kelahiran, kematian, atau daluarsa.
Peristiwa hukum merupakan hubungan kejadian/peristiwa/fakta dan akibat hukumnya. Dalam UU Pajak, peristiwa hukumnya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh berakibat hukum terutang PPh. Penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Badan pada tahun 2008 berakibat hukum menjadi obyek pajak dan dikenakan PPh Badan dengan tarif progresif terendah 10% berdasarkan Pasal 17 UU No.17/2000, sedangkan untuk tahun pajak 2009 dikenakan tarif tunggal 28% berdasarkan UU No.36/2008. Ekspor jasa kena pajak pada tahun pajak 2009 berakibat hukum terutang PPN sebesar 10% berdasarkan Pasal 7 UU No.18/2000, sedangkan untuk ekspor jasa kena pajak pada tahun pajak 2011 berakibat hukum terutang PPN sebesar 0% berdasarkan Pasal 7 UU No.42/2009.
Kejadian/peristiwa/fakta dan akibat hukumnya dalam UU Pajak diatur dalam UU PPh dan UU PPN, atau apa yang kita kenal dengan aturan material. Aturan material mengatur tentang obyek, subyek, tarif, dan cara menghitungnya. Aturan material ini terikat waktu peristiwa hukum terjadi, dikenal sebagai tahun/masa pajak dalam UU Pajak. Pasal 1 UU KUP mendefinisikan Pajak Terutang sebagai pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak. Dengan demikian, aturan material pajak mengikuti hukum positif yang berlaku pada saat peristiwa hukum terjadi, yaitu tahun/masa pajaknya.
Perbuatan hukum menitikberatkan pada perbuatan atau tindakan yang memang dikehendaki subyek hukum. Dalam UU Pajak, setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif maupun obyektif wajib mendaftarkan diri. Mendaftarkan diri sebagai WP sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU KUP merupakan perbuatan hukum. Wajib Pajak Dalam Negeri juga berkewajiban melaporkan SPT Tahunan. Pelaporan SPT Tahunanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU KUP merupakan perbuatan hukum. Hak WP melakukan pembetulan maupun pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU KUP juga merupakan perbuatan hukum. Pemeriksaan dan penerbitan SKPKB yang merupakan wewenang Dirjen Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan 13 UU KUP juga merupakan perbuatan hukum. Demikian juga, hak Wajib Pajak atas keberatan Pasal 25 UU KUP, gugatan Pasal 23 UU KUP, dan pengurangan/penghapusan/pembatalan Pasal 36 UU KUP.
UU Pajak yang mengatur perbuatan hukum adalah UU KUP, karena memang UU KUP merupakan aturan formal yang mengatur tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Perbuatan hukum terikat dengan hukum positif yang berlaku pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan. Tata cara/prosedur Pemeriksaan atas PPh Badan Tahun Pajak 2001 yang dilakukan pada tahun 2008 akan mengikuti Pasal 31 UU KUP No. 28/2007 (UU KUP Tahun 2008) beserta juklaknya yang berlaku positif pada tahun 2008. Bukan UU KUP yang berlaku pada tahun 2001.
Hal ini telah ditegaskan dalam PP No. 74/2011 yang merupakan juklak UU KUP Tahun 2008. Pada ketentuan peralihan Pasal 64 huruf e PP No. 74/2011 disebutkan bahwa tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UU KUP 2008 untuk pemeriksaan yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2007, atau setelah UU KUP Tahun 2008 berlaku. Teori peristiwa hukum-perbuatan hukum pada aturan formal UU KUP juga ditegaskan kembali oleh PP 74/2011 pada proses keberatan dan gugatan.
Apabila konsisten dalam penerapan teori peristiwa hukum-perbuatan hukum maka semua perbuatan hukum yang diatur dalam UU KUP terikat UU KUP yang berlaku pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan. SPT Lebih bayar tahun pajak 2007 yang dilaporkan pada tahun 2011 dianggap tidak disampaikan berdasarkan Pasal 3 ayat (7) UU KUP 2008, karena telah melewati 3 tahun sejak berakhirnya tahun pajak. Padahal UU No. 16 Tahun 2000 memperbolehkannya (belum diatur). Demikian juga penerapan Pasal 26A ayat (4) UU KUP Tahun 2008, yaitu tidak dipertimbangkanya keterangan/dokumen yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan dalam proses keberatan, sudah berlaku untuk pemeriksaan yang dilaksanakan mulai Januari 2008, walaupun pemeriksaan atas tahun pajak 2007.
Seharusnya pula perbuatan hukum Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP Tahun 2008 sudah diterapkan untuk permohonan yang diajukan setelah UU KUP Tahun 2008 berlaku, walaupun atas STP suatu Tahun Pajak sebelum UU KUP Tahun 2008 berlaku.
kesimpulan :                                       
Pemahaman peraturan perpajakan tidak dapat dipisahkan dengan pemahaman hukum, disamping ekonomi dan akuntansi tentunya. Memahami peraturan perpajakan pajak dengan mencoba memahami prinsip hukum sangatlah menarik dan dibutuhkan untuk menginterpretasi peraturan yang ada. Salah satunya adalah teori peristiwa dan perbuatan hukum dalam perspektif peraturan perpajakan.
Referensi :

http://rusdiyanis.wordpress.com/category/tulisan-pajak/
Pengertian Harga Pokok Produksi
Harga pokok produksi berfungsi sebagai dasar dalam menentukan harga jual. Untuk menetapkan harga jual, penting bagi perusahaan untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Biaya tersebut sering disebut sebagai harga pokok produksi.
Terdapat beberapa pengertian harga pokok produksi yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu:
Garrison dan Norren yang diterjemahkan oleh Budisantoso (2000) menyatakan “Harga pokok produksi merupakan biaya manufaktur yang berkaitan dengan barang- barang yang diselesaikan dalam periode tertentu” (h.61).
Witjaksono (2006) mendefinisikan ”Harga pokok adalah sejumlah nilai aktiva, tetapi apabila selama tahun berjalan aktiva tersebut dimanfaatkan untuk membantu memperoleh penghasilan” (h.10).
Horngren et al. menyatakan, “Harga pokok produksi menunjukkan biaya barang yang sampai diselesaikan, apakah dimulai sebelum atau selama periode akuntansi berjalan” (h.46).
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa harga pokok produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Harga pokok memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Harga pokok sebagai penetapan harga jual.
Harga pokok merupakan hal penting yang perlu diketahui oleh perusahaan karena harga pokok dapat memberikan pengaruh terhadap penentuan harga jual produk tertentu.
2. Harga pokok sebagai dasar penetapan laba.
Apabila perusahaan telah membuat perhitungan harga pokok maka perusahaan dapat menetapkan laba yang diharapkan yang akan mempengaruhi tingkat harga jual suatu produk tertentu.

3. Harga pokok sebagai dasar penilaian efisiensi.
Harga pokok dapat dijadikan dasar untuk mengontrol pemakaian bahan, upah dan biaya produksi tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan harga pokok standar terlebih dahulu dan kemudian membandingkan dengan harga pokok yang aktual atau yang sebenarnya terjadi. Apakah terdapat selisih antara perhitungan kedua harga pokok tersebut, apabila ada selisih negatif berarti proses produksi yang dilaksanakan belum efisien dan perusahaan perlu menngetahui penyebab terjadinya selisih tersebut, sehingga dapat diambil tindakan koreksi untuk memperbaiki  kesalahan tersebut sedangkan bila ada selisih positif maka perlu ditelusuri terlebih lanjut atas selisih tersebut apakah karena perusahaan telah menjalankan proses produksi secara efisien atau perhitungan harga pokok standar yang kurang tepat.

4. Harga pokok sebagai dasar pengambilan berbagai keputusan manajemen.
Harga pokok merupakan suatu pedoman penting sekaligus sebagai suatu dasar untuk pengambilan keputusan khusus perusahaan, misalnya:
·         Menetapkan perubahan harga penjualan.
·         Menetapkan penyesuaian proses produksi.
·         Menetapkan strategi persaingan di pasaran luas.
·         Merencanakan ekspansi perusahaan.
Pengambilan keputusan-keputusan khusus manajemen, seperti apakah akan membeli atau membuat sendiri suatu suku cadang, apakah menerima suatu pesanan khusus dengan harga khusus atau tidak.
Unsur-Unsur Harga Pokok Produksi
Menurut beberapa ahli terdapat 3(tiga) unsur-unsur harga pokok produksi. Mengacu pada pendapat Rayburn (1999), unsur-unsur harga pokok produksi terdiri dari:
1. Bahan Langsung (Direct Material)
Adalah setiap bahan baku yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari produk jadi. Sebagai contoh, dalam membuat pakaian pria, kain merupakan bahan langsung.
2. Biaya Tenaga Kerja Langsung (Direct Labor Cost)
Adalah upah yang diperoleh pekerja yang mengubah bahan dari keadaan mentah menjadi produk jadi. Sebagai contoh, upah yang dibayarkan kepada pekerja pabrik pakaian yang memotong kain dan menjahit hasil potongan tersebut adalah biaya tenaga kerja langsung.
3. Overhead Pabrik
Terkadang biaya ini disebut sebagai overhead produksi (manufacturing overhead) atau beban pabrik (factory burden). Overhead pabrik mencakup semua biaya produksi selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Penekanannya disini adalah pada istilah biaya produksi. Sebagai contoh, upah pengendali persediaan adalah overhead pabrik. Namun, gaji seorang tugas penjualan merupakan beban pemasaran. Contoh-contoh overhead pabrik terdiri dari:
Bahan tidak langsung (indirect materials), yaitu perlengkapan operasi, reparasi, dan kebersihan yang digunakan dalam pabrik. Bahan tidak langsung bisa juga termasuk jenis-jenis biaya bahan yang kecil dan tidak signifikan di mana biaya bahan itu relatif kecil dibandingkan dengan semua biaya bahan baku lainnya, seperti benang yang digunakan dalam menjahit pakaian.
Biaya tenaga kerja tidak langsung (indirect labor), yaitu pengawas pabrik dan pekerja terlatih lainnya serta tidak terlatih lainnya, seperti pesuruh, petugas reparasi, dan pengawas yang secara nyata tidak mengerjakan produk dan hasil usaha mereka tidak mudah ditelusuri ke produk jadi.
Biaya lainnya diluar biaya bahan tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung, seperti, biaya sewa, pajak, asuransi, penyusutan atas fasilitas pabrik dan tenaga listrik yang digunakan dalam fasilitas pabrik.
Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi
Menurut Carter dan Usry yang diterjemahkan oleh Krista (2006), “Ada 2 (dua)  sistem akumulasi biaya, yaitu:
1. Sistem Perhitungan Biaya Berdasarkan Pesanan (job order costing)
Dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan (job order costing), biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan (job) yang terpisah. Suatu pesanan adalah output yang diidentifikasikan untuk memenuhi pesanan pelanggan tertentu atau untuk mengisi kembali suatu item dari persediaan.
Menurut Witjaksono (2006), perhitungan estimasi biaya produksi untuk menentukan harga jual sebagai berikut :
Estimasi Biaya Tenaga Kerja xxx Estimasi Biaya Bahan Baku xxx Estimasi biaya overhead xxx Total Estimasi Biaya Produksi xxx  ditambah Margin Laba yang Diharapkan xxx
Harga Jual yang Dibebankan pada Pemesan xxx
Sistem Perhitungan Biaya Berdasarkan Proses (process costing).
Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya. Biaya yang dibebankan ke setiap unit ditentukan dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi. Pusat biaya biasanya adalah departemen, tetapi bisa juga pusat pemrosesan dalam satu departemen.Persyaratan utama adalah semua produk yang diproduksi dalam suatu pusat biaya selama suatu periode harus sama dalam hal sumber daya yang dikonsumsi, bila tidak, perhitungan biaya berdasarkan proses dapat mendistorsi biaya produk”.
Blocher, Chen dan Lin yang diterjemahkan oleh Ambrriani (2001) mencatat, “Perbedaan antara sistem biaya pesanan (job costing) dan sistem biaya proses (process costing) sebagai berikut:
Sistem Biaya Pesanan (job Costing):
a. Biaya diakumulasikan berdasarkan biaya.
b. Produk dan jasa berbeda-beda.
c. Biaya per unit dihitung dengan cara membagi biaya pesanan total dengan unit produk atau jasa yang diproduksi. Perhitungan biaya per unit dilakukan pada saat pesanan telah selesai.

Sistem Biaya Proses (Process Costing):
Biaya diakumulasikan berdasarkan proses atau departemen.
Produk atau jasa homogen dan diproduksi secara massal.
Biaya per unit dihitung dengan cara membagi biaya proses total dalam suatu periode dengan unit produk atau jasa yang dihasilkan. Perhitungan biaya per unit dilakukan pada setiap akhir periode” (h.585).
Kesimpulan :
Harga pokok produksi berfungsi sebagai dasar dalam menentukan harga jual. Untuk menetapkan harga jual, penting bagi perusahaan untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Biaya tersebut sering disebut sebagai harga pokok produksi.
Menurut beberapa ahli terdapat 3(tiga) unsur-unsur harga pokok produksi :
1.       Biaya langsung
2.       Biaya tenaga kerja langsung
3.       Biaya overhead pabrik.
Referensi :

http://tugasakhiramik.blogspot.com/2013/05/pengertian-harga-pokok-produksi.html
ARTIKEL AKUNTANSI BIAYA
Pengertian dan Fungsi Akuntansi Biaya menurut beberapa pakar
* Menurut Schaum
Akuntansi biaya adalah suatu prosedur untuk mencatat dan melaporkan hasil pengukuran dari biaya pembuatan barang atau jasa. Fungsi utama dari Akuntansi Biaya: Melakukan akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan pendapatan.
* Menurut Carter dan Usry
Akuntansi biaya adalah penghitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikkan kualitas dan efisiensi, serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin maupun strategis.
Objek biaya
Objek biaya (cost object) atau tujuan biaya (cost objective) adalah sebagai suatu item atau aktivitas yang biayanya diakumulasi dan diukur. Berikut adalah aktivitas atau item-item yang dapat menjadi objek biaya:
* Produk, Proses
* Batch dari unit-unit sejenis , Departemen
* Pesanan pelanggan, Divisi
* Kontrak, Proyek
* Lini produk, Tujuan strategis
Pendekatan akuntansi biaya
Ada tiga pendekatan yang biasa dilakukan untuk akuntansi biaya, yaitu biaya standar (standard costing), biaya berdasarkan kegiatan (activity-based costing), dan biaya berdasarkan hasil (throughput accounting).
Revolusi dalam akuntansi biaya
Akuntansi biaya telah mengalami perubahan yang dramatis, dimana perkembangan sistem komputer hampir menghapuskan pembukuan secara manual. Akuntansi biaya kini telah menjadi kebutuhan nyata dalam semua organisasi termasuk bank, organisasi profesional, serta lembaga pemerintah. Dewasa ini telah banyak perusahaan yang memasang metode pabrikasi produk, perdagangan produk, atau pemberian jasa dengan bantuan komputer. Adanya teknologi ini telah sangat memberikan dampak terhadap akuntansi biaya.
Pengajaran dalam akuntansi biaya
Banyak bahan pelajaran yang diajarkan dalam akuntansi biaya, dimana kesemuanya selalu berkaitan dengan biaya-biaya yang mungkin timbul dalam proses produksi. Pembelajaran yang dilakukan dalam akuntansi biaya antara lain mengenai penentuan harga pokok produk: bersama dan sampingan, harga pokok proses, pembiayaan: biaya variabel dan biaya tetap, biaya overhead pabrik, departementalasi biaya overhead, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja: langsung dan tidak langsung, pengendalian biaya, serta analisis biaya pemasaran.
Manfaat akuntansi biaya
Akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat bagi manajemen untuk memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis, serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Manfaat biaya adalah menyediakan salah satu informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam mengelola perusahaannya, yaitu untuk perencanaan dan pengendalian laba; penentuan harga pokok produk dan jasa; serta bagi pengambilan keputusan oleh manajemen.[3]
Keterbatasan dalam sistem akuntansi biaya
Dalam akuntansi biaya juga terdapat beberapa kekurangan yang menyertainya, terutama dalam sistem akuntansi biaya yang telah ketinggalan zaman. Gejala-gejala dari sistem biaya yang ketinggalan zaman diantaranya ialah hasil dari penawaran sulit dijelaskan, harga pesaing nampak lebih rendah sehingga kelihatan tidak masuk akal, produk-produk yang sulit diproduksi menunjukkan laba yang tinggi, manajer operasional berkeinginan menghentikan produk-produk yang kelihatan menguntungkan, marjin laba sulit dijelaskan, pelanggan tidak mengeluh atas biaya naiknya harga, departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu hanya untuk memberi data biaya bagi proyek khusus, dan biaya produk berubah karena adanya perubahan peraturan pelaporan.
Ringkasan :
Menurut saya akuntasi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian baiya pembuatan dan penjualan produk atau jasa.
 Referensi
1. ^ Carter, William K. (2009). Akuntansi Biaya. Salemba Empat. ISBN 978-981-4227-85-8.
2. ^ Maher & Daken; Akuntansi Biaya; ed. 4; jilid 1; p. 11; Erlangga; Jakarta:1997
3. ^ a b Erlina, SE; Fungsi dan pengertian akuntansi biaya; Fakultas Ekonomi Unibersitas Sumatera Utara, dalam situs Perpustakaan USU dalam format PDF

4. http://wulanbibit.blogspot.com/2013/02/artikel-akuntansi-biaya.html 
artikel tentang perkembangan koperasi di indonesia
Perkembangan Koperasi di Indonesia
Pada dasarnya lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga koperasi oleh banyak kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan  bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung muatan menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong), dan beberapa esensi moral lainnya. Sangat banyak orang mengetahui tentang koperasi meski belum tentu sama pemahamannya, apalagi juga hanya sebagian kecil dari populasi bangsa ini yang mampu berkoperasi secara benar dan konsisten. Sejak kemerdekaan diraih, organisasi koperasi selalu memperoleh tempat sendiri dalam struktur perekonomian dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat ditilik dari sisi usianyapun yang sudah lebih dari 50 tahun berarti sudah relatif matang. Sampai dengan bulan November 2001, misalnya, berdasarkan data Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi per-Desember 1998  mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi aktif per-November 2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen). Hingga tahun 2004 tercatat 130.730, tetapi yang aktif mencapai 28,55%, sedangkan yang menjalan rapat tahunan anggota (RAT) hanya 35,42% koperasi saja. Data terakhir tahun 2006 ada 138.411 unit dengan anggota 27.042.342 orang akan tetapi yang aktif 94.708 unit dan yang tidak aktif sebesar 43.703 unit.
Namun uniknya, kualitas perkembangannya selalu menjadi bahan perdebatan karena tidak jarang koperasi dimanfaatkan di luar kepentingan generiknya. Juga, secara makro pertanyaan yang paling mendasar berkaitan dengan kontribusi koperasi terhadap  Produk Domestik Bruto (PDB), pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan secara mikro pertanyaan yang mendasar berkaitan dengan kontribusi koperasi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.  Menurut Merza (2006), dari segi kualitas, keberadaan koperasi masih  perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk ditingkatkan mengikuti tuntutan lingkungan dunia usaha dan lingkungan kehidupan dan kesejahteraan para anggotanya. Pangsa koperasi dalam berbagai kegiatan ekonomi masih relatif kecil, dan ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan perkuatan dari pihak luar, terutama Pemerintah, masih sangat besar.3Jadi, dalam kata lain, di Indonesia, setelah  lebih dari 50 tahun keberadaannya, lembaga yang namanya koperasi  yang diharapkan menjadi pilar atau soko guru perekonomian nasional dan juga lembaga gerakan ekonomi rakyat ternyata tidak berkembang baik seperti di negara-negara maju (NM). Oleh karena itu tidak heran kenapa peran koperasi di dalam perekonomian Indonesia masih sering dipertanyakan dan selalu menjadi bahan perdebatan  karena tidak jarang koperasi dimanfaatkan di luar kepentingan generiknya.
Di Indonesia pengenalan koperasi memang dilakukan oleh dorongan pemerintah, bahkan sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan. Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi (Soetrisno, 2003).
Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga koperasi oleh banyak kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan  bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung muatan menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong), dan beberapa esensi moral lainnya. Sangat banyak orang mengetahui tentang koperasi meski belum tentu sama pemahamannya, apalagi juga hanya sebagian kecil dari populasi bangsa ini yang mampu berkoperasi secara benar dan konsisten. Sejak kemerdekaan diraih, organisasi koperasi selalu memperoleh tempat sendiri dalam struktur perekonomian dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.  Keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat ditilik dari sisi usianyapun yang sudah lebih dari 50 tahun berarti sudah relatif matang. Sampai dengan bulan November 2001, berdasarkan data Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), jumlah koperasi di seluruh  Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi aktif per-5November 2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen). Hingga  tahun 2004 tercatat 130.730, tetapi yang aktif mencapai 28,55%, sedangkan yang menjalan rapat tahunan anggota (RAT) hanya 35,42% koperasi saja. Data terakhir tahun 2006 ada 138.411 unit dengan anggota 27.042.342 orang akan tetapi yang aktif 94.708 unit dan yang tidak aktif sebesar 43.703 unit.  Namun uniknya, kualitas perkembangannya selalu menjadi bahan perdebatan karena tidak jarang koperasi dimanfaatkan di luar kepentingan generiknya. Juga, secara makro pertanyaan yang paling mendasar berkaitan dengan kontribusi koperasi terhadap  Produk Domestik Bruto (PDB), pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan secara mikro pertanyaan yang mendasar berkaitan dengan kontribusi koperasi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.  Menurut Merza (2006), dari segi kualitas, keberadaan koperasi masih  perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk ditingkatkan mengikuti tuntutan lingkungan dunia usaha dan lingkungan kehidupan dan kesejahteraan para anggotanya. Pangsa koperasi dalam berbagai kegiatan ekonomi masih relatif kecil, dan ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan perkuatan dari pihak luar, terutama Pemerintah, masih sangat besar.
Dari hasil survey  kondisi koperasi di Indonesia saat ini sangat memperihatinkan. Sebanyak 27 persen dari 177.000 koperasi yang ada di Indonesia atau sekitar 48.000 koperasi kini tidak aktif. Hal itu mengindikasikan kondisi koperasi di Indonesia saat ini masih memprihatinkan. “Angka koperasi yang tidak aktif memang cukup tinggi. Saat ini jumlah koperasi di Indonesia ada sekitar 177 ribu dan yang tidak aktif mencapai 27 persen,” jelas Guritno Kusumo, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM. Ia mengatakan, ada bebeapa faktor penyebab banyaknya koperasi tidak aktif, di antaranya pengelolaan yang tidak profesional. Namun demikian hingga kini kementerian masih melakukan pendataan untuk mengetahui hal tersebut. Dalam hal ini, kementrian terus melakukan pengkajian. Rencananya koperasi yang tidak sehat tersebut akan dipilah sesuai kondisinya. Namun bila sudah tidak ada pengurusnya, koperasi yang tidak aktif tersebut akan dibubarkan. 

Kesimpulan :
Koperasi di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat. Keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat ditilik dari sisi usianyapun yang sudah lebih dari 50 tahun berarti sudah relatif matang. Namun uniknya, kualitas perkembangannya selalu menjadi bahan perdebatan karena tidak jarang koperasi dimanfaatkan di luar kepentingan generiknya. Di Indonesia pengenalan koperasi memang dilakukan oleh dorongan pemerintah, bahkan sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan. Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Dari hasil survey  kondisi koperasi di Indonesia saat ini sangat memperihatinkan. Sebanyak 27 persen dari 177.000 koperasi yang ada di Indonesia atau sekitar 48.000 koperasi kini tidak aktif.
Referensi :
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/perkembangan-koperasi-di-indonesia-3/
http://arifardhan.blogspot.com/2011/11/perkembangan-koperasi-indonesia-saat.html



METODE HARGA POKOK PROSES
Karakteristik metode harga pokok proses
Metode pengumpulan harga pokok produksi ditentukan oleh karakteristik proses produk perusahaan. Dalam perusahaan yang berproduksi masal. Karakteristik produksinya adalah sebagai berikut :
1.      Produk yang dihasilkan merupaka produk standar
2.      Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama
3.      Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu.
Perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan
Perbedaan antara dua metode pengumpulan biaya prodksi tersebut terletak pada :
1.      Pengumpulan biaya produksi
2.      Perhitungan harga pokok produksi per satuan
3.      Penggolongan biaya produksi unsur biaya yang dikelompokan dalam biaya overhead pabrik.
Manfaat informasi harga pokok produsi :
1.      Menentukan harga jual produk
2.      Memantau realisasi biaya produksi
3.      Menghitung laba atau rugi periodic
4.      Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca


Metode harga pokok proses – tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal
Untuk memberikan gambaran awal penggunaan metode harga pokok proses dalam pengumpulan biaya produksi, berikut ini disajikan contoh penggunaan metode harga pokok proses yang belum memperhitungkan dampak adanya persediaan produk dalam proses awal. Variasi contoh penggunaan metode harga pokok proses yang diuraikan:
a.      Metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi
b.      Metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi
c.       Pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi per satuan, dengan anggapan :
·         Produk hilang pada awal proses
·         Produk hilang pada akhir proses
Pengaruh terjadinya produk yang hilang pada awal proses terhadap perhitungan harga pokok produk per satuan
Produk yang hilang pada awal proses dianggap belum ikut menyerap niaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan, sehingga tidak diikut sertakan dalam perhitungan-perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan dalam departemen tersebut.
Dalam departemen setelah departemen produksi pertama, produk yang hilang pada awal proses mempunyai dua akibat :
1.      Menaikan harga pokok produksi per satuan produk yang diterima dari dapartemen produksi sebelumnya.
2.      Menaikan harga pokok produksi per satuan yang ditambahkan dalam departemen produksi yang pertama tersebut.
Referensi :
Mulyadi . Akuntansi Biaya. Edisi 5.Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN,1989.


AKUNTANSI BIAYA DAN PENGERTIAN BIAYA
Pengertian  akuntansi biaya
Akutansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya.
Tujuan dari akuntansi biaya :
·         Penentuan harga pokok produksi
·         Pengendalian biaya
·         Pengambilan keputusan khusus.
Pengertian biaya
Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut di atas :
1.       Biaya merupakan pengorbana sumber ekonomi
2.       Diukur dalam satuan uang
3.       Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi
4.       Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu
Cara penggolongan biaya
1.       Objek pengeluaran
2.       Fungsi pokok dalam perusahaan
Dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokan menjadi 3 kelompok :
·         Biaya produksi
·         Biaya pemasaran
·         Biaya administrasi dan umum
3.       Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai
4.       Perilaku biaya
5.       Jangka waktu manfaatnya.
Metode pengumpulan harga pokok produksi
·         Full costing
Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variable maupun tetap.

·         Variable costing
Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya mempperhitungkan biya produksi yang berperilaku variable ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variable.
Referensi :
Mulyadi . Akuntansi Biaya. Edisi 5.Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN,1989.

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai  sarana dalam administrasi perpajakan yang dopergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Pengukuhan pengusaha kena pajak
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barng tidak berwujud dari luar daerah bapean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya.
Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pembayaran pajak
Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.


Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredeit pajak, jumlah kekurangan pembanyaran pokok pajak, bsarnya saksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ( SKPLB)
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketentuan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya yang tidak terutang.
Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
Referensi :
Prof.Dr.Mardiasmo,MBA.,AK,Perpajakan Edisi Revisi, PT Andi,Yogyakarta,2011

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai  sarana dalam administrasi perpajakan yang dopergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Pengukuhan pengusaha kena pajak
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barng tidak berwujud dari luar daerah bapean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya.
Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pembayaran pajak
Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.


Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredeit pajak, jumlah kekurangan pembanyaran pokok pajak, bsarnya saksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ( SKPLB)
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketentuan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya yang tidak terutang.
Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
Referensi :
Prof.Dr.Mardiasmo,MBA.,AK,Perpajakan Edisi Revisi, PT Andi,Yogyakarta,2011

AUDITING DAN AKUNTAN PUBLIK
Pengertian auditing
Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria kriteria yang telah ditetapkan.
Perbedaan auditing dengan akuntansi
Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Fungsi akuntansi bagi badan usaha dan mayrakat adalah menyajikan informasi kuantitatif tertentu yang dapat digunakan oleh pimpinan entitas ekonomi maupun pihak lainnya untuk mengambil keputusan.
Dalam auditing data akuntasi, yang menjadi pokok adalah menentukan apakah informasi yang tercatat telah mencerminkan dengan benar kejadian ekonomi pada periode akuntansi. Oleh karena kriterianya adalah aturan – aturan akuntansi, maka seorang auditor harus memahami aturan – aturan dimaksud dengan baik. Dalam audit laporan keuangan, aturan-aturan yang dimaksud adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Jenis audit
1.      Auditing laporan keuangan
Auditing laporan keuangan bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverrifikasi telah disajikan dalam kriteria-kriteria tertentu. Umumnya kriteria itu adalah prinsip akuntasi yang berlaku umum. Seringkali juga dilakukan audit laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis kas atau basis akuntansi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan.
2.      Audit operasional
Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi sutu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitasnya. Umumnya, pada saat selesainya audit operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan.
3.      Audit ketaatan
Audit ketaatan bertujuan mempertimbangkan apakah auditi (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi.
Jenis auditor
·         Akuntan public
Kantor akuntan public sebagai auditor independen bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis dari seluruh perusahaan public dan perusahaan besar lainnya. Penggunaan laporan keuangan yang di audit di Indonesia semakin banyak dilakukan sejalan dengan semakin berkembangnya dunia usaha dan pasar modal.
·         Auditor pemerintah
Di Indonesia terdapat berbagai lembaga atau badan yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan Negara. Pada tingkatan tertinggi terdapat Badan Pemeriksdaan Keuangan (BEPEKA), kemudian terdapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektor Jenderal (Itjen) pada departemen – departemen pemerintah.
·         Auditor pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) yang berada dibawah Departemen Keuangan RI, bertanggungjawab atas penerimaan negara dari sector perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan.
Referensi:
Amir Abadi Jusuf,Arens & Loebbecke AUDITING,PT Salemba, edisi Indonesia,1997

DASAR – DASAR PERPAJAKAN
Definisi dan unsur pajak
Definisi atau pengertian pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitri,SH:
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membanyar pengeluaran umum.
Dari definisi tersebu, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:
1.      Iuran dari rakyat keoada Negara
2.      Berdasarkan undang-undang
3.      Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4.      Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.
Fungsi pajak
Ada dua fungsi pajak, yaitu:
1.      Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2.      Fungsi mengatur (regulerend )
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.
Contoh :
a.      Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minimum keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
b.      Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
c.       Tariff pajak untuk exspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.
Syarat pemungutan pajak
1)      Pemungutan harus adil
2)      Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang
3)      Tidak menggangu perekonomian
4)      Pemungutan pajak harus efisien
5)      System pemungutan pajak harus sederhana
Pengelompokan pajak
1)      Menurut golongannya
a.      Pajak langsung : yaitu pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
b.      Pajak tidak langsung : yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
2)      Menurut syaratnya
a.      Pajak subjektif : pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya.
b.      Pajak objektif : pajak yang brpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak
3)      Menurut lembaga pemungutannya
a.      Pajak pusat : pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
b.      Pajak daerah : pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.


Tarif pajak
Ada 4 macam tarif pajak:
·         Tarif sebanding atau  proposional
Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap apapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
·         Tarif tetap
Tariff berupa jumlah yang tetap ( sama ) terhadap berapapun jumlah yang dikenai sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
·         Tarif progresif
Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
Lapisan penghasilan kena pajak
Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000
5%
Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000
15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000
25%
Di atas Rp 500.000.000
30%

·         Tarif degresif
Presentase tariff yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Referensi :
Prof.Dr.Mardiasmo,MBA.,AK,Perpajakan Edisi Revisi, PT Andi,Yogyakarta,2011