Pemahaman
peraturan perpajakan tidak dapat dipisahkan dengan pemahaman hukum, disamping
ekonomi dan akuntansi tentunya. Memahami peraturan perpajakan pajak dengan
mencoba memahami prinsip hukum sangatlah menarik dan dibutuhkan untuk
menginterpretasi peraturan yang ada. Salah satunya adalah teori peristiwa dan
perbuatan hukum dalam perspektif peraturan perpajakan.
Peristiwa
hukum atau kejadian hukum atau rechtsfeit adalah semua kejadian atau fakta yang
terjadi didalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum, atau
peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Peristiwa hukum terjadi karena
perbuatan subyek hukum atau bukan perbuatan subyek hukum.
Perbuatan
hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subyek hukum yang mempunyai akibat
hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subyek hukum. Perbuatan
hukum dibagi menjadi Perbuatan menurut hukum dan Perbuatan melawan hukum.
Sedangkan dalam berbagai literatur, Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek
hukum dibagi lagi menjadi : karena keadaan (omstandingheid), misalnya kejadian
alamiah siang malam, dan karena kejadian (gebeurtenis), misalnya kelahiran,
kematian, atau daluarsa.
Peristiwa
hukum merupakan hubungan kejadian/peristiwa/fakta dan akibat hukumnya. Dalam UU
Pajak, peristiwa hukumnya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh
berakibat hukum terutang PPh. Penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak
Badan pada tahun 2008 berakibat hukum menjadi obyek pajak dan dikenakan PPh
Badan dengan tarif progresif terendah 10% berdasarkan Pasal 17 UU No.17/2000,
sedangkan untuk tahun pajak 2009 dikenakan tarif tunggal 28% berdasarkan UU
No.36/2008. Ekspor jasa kena pajak pada tahun pajak 2009 berakibat hukum
terutang PPN sebesar 10% berdasarkan Pasal 7 UU No.18/2000, sedangkan untuk
ekspor jasa kena pajak pada tahun pajak 2011 berakibat hukum terutang PPN
sebesar 0% berdasarkan Pasal 7 UU No.42/2009.
Kejadian/peristiwa/fakta
dan akibat hukumnya dalam UU Pajak diatur dalam UU PPh dan UU PPN, atau apa
yang kita kenal dengan aturan material. Aturan material mengatur tentang obyek,
subyek, tarif, dan cara menghitungnya. Aturan material ini terikat waktu
peristiwa hukum terjadi, dikenal sebagai tahun/masa pajak dalam UU Pajak. Pasal
1 UU KUP mendefinisikan Pajak Terutang sebagai pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak. Dengan demikian,
aturan material pajak mengikuti hukum positif yang berlaku pada saat peristiwa
hukum terjadi, yaitu tahun/masa pajaknya.
Perbuatan
hukum menitikberatkan pada perbuatan atau tindakan yang memang dikehendaki
subyek hukum. Dalam UU Pajak, setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi
persyaratan subyektif maupun obyektif wajib mendaftarkan diri. Mendaftarkan
diri sebagai WP sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU KUP merupakan perbuatan
hukum. Wajib Pajak Dalam Negeri juga berkewajiban melaporkan SPT Tahunan.
Pelaporan SPT Tahunanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU KUP merupakan
perbuatan hukum. Hak WP melakukan pembetulan maupun pengungkapan ketidakbenaran
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU KUP juga merupakan perbuatan hukum.
Pemeriksaan dan penerbitan SKPKB yang merupakan wewenang Dirjen Pajak
sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan 13 UU KUP juga merupakan perbuatan hukum.
Demikian juga, hak Wajib Pajak atas keberatan Pasal 25 UU KUP, gugatan Pasal 23
UU KUP, dan pengurangan/penghapusan/pembatalan Pasal 36 UU KUP.
UU
Pajak yang mengatur perbuatan hukum adalah UU KUP, karena memang UU KUP
merupakan aturan formal yang mengatur tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban
perpajakan. Perbuatan hukum terikat dengan hukum positif yang berlaku pada saat
perbuatan hukum tersebut dilakukan. Tata cara/prosedur Pemeriksaan atas PPh
Badan Tahun Pajak 2001 yang dilakukan pada tahun 2008 akan mengikuti Pasal 31
UU KUP No. 28/2007 (UU KUP Tahun 2008) beserta juklaknya yang berlaku positif
pada tahun 2008. Bukan UU KUP yang berlaku pada tahun 2001.
Hal
ini telah ditegaskan dalam PP No. 74/2011 yang merupakan juklak UU KUP Tahun
2008. Pada ketentuan peralihan Pasal 64 huruf e PP No. 74/2011 disebutkan bahwa
tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UU KUP 2008 untuk
pemeriksaan yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2007, atau setelah UU KUP
Tahun 2008 berlaku. Teori peristiwa hukum-perbuatan hukum pada aturan formal UU
KUP juga ditegaskan kembali oleh PP 74/2011 pada proses keberatan dan gugatan.
Apabila
konsisten dalam penerapan teori peristiwa hukum-perbuatan hukum maka semua
perbuatan hukum yang diatur dalam UU KUP terikat UU KUP yang berlaku pada saat
perbuatan hukum tersebut dilakukan. SPT Lebih bayar tahun pajak 2007 yang
dilaporkan pada tahun 2011 dianggap tidak disampaikan berdasarkan Pasal 3 ayat
(7) UU KUP 2008, karena telah melewati 3 tahun sejak berakhirnya tahun pajak.
Padahal UU No. 16 Tahun 2000 memperbolehkannya (belum diatur). Demikian juga
penerapan Pasal 26A ayat (4) UU KUP Tahun 2008, yaitu tidak dipertimbangkanya
keterangan/dokumen yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan dalam proses
keberatan, sudah berlaku untuk pemeriksaan yang dilaksanakan mulai Januari
2008, walaupun pemeriksaan atas tahun pajak 2007.
Seharusnya
pula perbuatan hukum Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP sebagaimana
diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP Tahun 2008 sudah diterapkan untuk
permohonan yang diajukan setelah UU KUP Tahun 2008 berlaku, walaupun atas STP
suatu Tahun Pajak sebelum UU KUP Tahun 2008 berlaku.
kesimpulan
:
Pemahaman
peraturan perpajakan tidak dapat dipisahkan dengan pemahaman hukum, disamping
ekonomi dan akuntansi tentunya. Memahami peraturan perpajakan pajak dengan
mencoba memahami prinsip hukum sangatlah menarik dan dibutuhkan untuk
menginterpretasi peraturan yang ada. Salah satunya adalah teori peristiwa dan
perbuatan hukum dalam perspektif peraturan perpajakan.
Referensi :
http://rusdiyanis.wordpress.com/category/tulisan-pajak/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar