DASAR – DASAR PERPAJAKAN
Definisi dan unsur pajak
Definisi atau pengertian pajak
menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitri,SH:
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas
Negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tiada
mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk
membanyar pengeluaran umum.
Dari definisi tersebu, dapat
disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:
1. Iuran dari rakyat keoada Negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi
dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah
tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.
Fungsi pajak
Ada dua fungsi pajak, yaitu:
1. Fungsi budgetair
Pajak sebagai
sumber dana dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend )
Pajak sebagai
alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social
dan ekonomi.
Contoh :
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap
minimum keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap
barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
c. Tariff pajak untuk exspor sebesar 0%
untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.
Syarat pemungutan pajak
1) Pemungutan harus adil
2) Pemungutan pajak harus berdasarkan
undang-undang
3) Tidak menggangu perekonomian
4) Pemungutan pajak harus efisien
5) System pemungutan pajak harus
sederhana
Pengelompokan pajak
1) Menurut golongannya
a. Pajak langsung : yaitu pajak yang
harus dipikul oleh wajib pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan
kepada orang lain.
b. Pajak tidak langsung : yaitu pajak
yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
2) Menurut syaratnya
a. Pajak subjektif : pajak yang
berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya.
b. Pajak objektif : pajak yang brpangkal
pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak
3) Menurut lembaga pemungutannya
a. Pajak pusat : pajak yang dipungut
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
b. Pajak daerah : pajak yang dipungut
pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Tarif pajak
Ada 4 macam tarif pajak:
·
Tarif
sebanding atau proposional
Tarif berupa
presentase yang tetap, terhadap apapun jumlah yang dikenai pajak sehingga
besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai
pajak.
·
Tarif
tetap
Tariff berupa
jumlah yang tetap ( sama ) terhadap berapapun jumlah yang dikenai sehingga
besarnya pajak yang terutang tetap.
·
Tarif
progresif
Presentase tarif yang digunakan
semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
|
Lapisan penghasilan kena pajak
|
Tarif pajak
|
|
Sampai dengan Rp 50.000.000
|
5%
|
|
Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp.
250.000.000
|
15%
|
|
Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp
500.000.000
|
25%
|
|
Di atas Rp 500.000.000
|
30%
|
·
Tarif
degresif
Presentase
tariff yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin
besar.
Referensi :
Prof.Dr.Mardiasmo,MBA.,AK,Perpajakan
Edisi Revisi, PT Andi,Yogyakarta,2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar