Minggu, 10 Juni 2012

Perekonomian Indonesia bab 5


BAB 5
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ( APBN )

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
·         Penyusunan APBN

Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
·         Pelaksanaan APBN

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR.

Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
·         Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
SUMBER PENERIMAAN APBN
Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yaitu :
Penerimaan pajak yang meliputi
·         Pajak Penghasilan (PPh),
1.     Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
2.     Pajak Bumi dan Bangunan(PBB),
3.     Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) &Cukai, dan
4.     Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor)
5.     Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi

·         Penerimaan dari sumber daya alam,Setoran laba BUMN,
·         Penerimaan bukan pajak lainnya,
Belanja Negara
Belanja terdiri dari  dua jenis :
1.     Belanja pemerintah pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokan menjadi :
·         Belanja pegawai
·         Belanja modal
·         Pembiayaan hutang bunga
·         Subsidi BBM dan Non-BBM
·         Belanja sosial, dll
2.     Belanja daerah, adalah belanja yang dibagi – bagi pemerintah daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBN daerah yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi:
a)     Dana bagi hasil
b)    Dana alokasi umum
c)     Dana alokasi khusus
d)    Dana otonomi khusus
Pembiayaan
Pembiayaan meliputi :
·         Pembiayaan dalam negeri, meliputi pembiayaan perbankan, privatisasi, surat utang negara, seta penyertaan modal negara.
·         Pembiayaan luar negeri meliputi :
1)     Penarikan pinjaman luar negeri
2)     Pembanyaran cicilan pokok utang luar negeri
Asumsi APBN
Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu :
1)     Produk domestik bruto
2)     Pertumbuhan ekonomi tahunan
3)     Inflansi
4)     Nilai tukar rupiah
5)     Suku bunga
6)     Harga minnyak Indonesia
7)     Produksi minyak Indonesia
Fungsi – fungsi  APBN  :
·         Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
·         Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
·         Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
·         Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
·         Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
·         Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
Prinsip penyusunan APBN
Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:
·         Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
·         Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
·         Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.
Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:
·         Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
·         Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
·         Semaksimah mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Azas penyusunan APBN
APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:
·         Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
·         Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
·         Penajaman prioritas pembangunan.
·         Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara.

SUMBER :
http://elearning.gunadarma.ac.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar