BAB
5
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ( APBN
)
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara Indonesia yang disetujui
oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.
APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan
pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
·
Penyusunan
APBN
Pemerintah mengajukan
Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui
pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2
bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
·
Pelaksanaan
APBN
Setelah APBN ditetapkan
dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan
Presiden.
Berdasarkan
perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami
revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU
Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan
paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR.
Dalam keadaan darurat
(misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya.
·
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN
Selambatnya 6 bulan setelah
tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan.
SUMBER PENERIMAAN APBN
Penerimaan APBN diperoleh
dari berbagai sumber yaitu :
Penerimaan pajak yang
meliputi
·
Pajak Penghasilan (PPh),
1. Pajak
Pertambahan Nilai (PPN),
2. Pajak
Bumi dan Bangunan(PBB),
3. Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) &Cukai, dan
4. Pajak
lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor)
5. Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi
·
Penerimaan dari sumber daya alam,Setoran laba
BUMN,
·
Penerimaan bukan pajak lainnya,
Belanja Negara
Belanja terdiri
dari dua jenis :
1.
Belanja pemerintah pusat, adalah
belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat.
Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokan menjadi :
·
Belanja pegawai
·
Belanja modal
·
Pembiayaan hutang bunga
·
Subsidi BBM dan Non-BBM
·
Belanja sosial, dll
2.
Belanja daerah, adalah belanja
yang dibagi – bagi pemerintah daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan
APBN daerah yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi:
a)
Dana bagi hasil
b)
Dana alokasi umum
c)
Dana alokasi khusus
d)
Dana otonomi khusus
Pembiayaan
Pembiayaan meliputi :
·
Pembiayaan dalam negeri, meliputi
pembiayaan perbankan, privatisasi, surat utang negara, seta penyertaan modal
negara.
·
Pembiayaan luar negeri meliputi :
1)
Penarikan pinjaman luar negeri
2)
Pembanyaran cicilan pokok utang
luar negeri
Asumsi APBN
Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator
perekonomian makro, yaitu :
1)
Produk domestik bruto
2)
Pertumbuhan ekonomi tahunan
3)
Inflansi
4)
Nilai tukar rupiah
5)
Suku bunga
6)
Harga minnyak Indonesia
7)
Produksi minyak Indonesia
Fungsi – fungsi APBN :
·
Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan
demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
·
Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi
negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan
telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk
medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan
akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka,
pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar
bisa berjalan dengan lancar.
·
Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai
apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan
demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah
menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
·
Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan
efektivitas perekonomian.
·
Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan.
·
Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
Prinsip penyusunan APBN
Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga,
yaitu:
·
Intensifikasi penerimaan anggaran
dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
·
Intensifikasi penagihan dan
pemungutan piutang negara.
·
Penuntutan ganti rugi atas
kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.
Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN
adalah:
·
Hemat, efesien, dan sesuai dengan
kebutuhan.
·
Terarah, terkendali, sesuai
dengan rencana program atau kegiatan.
·
Semaksimah mungkin menggunakan
hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi
nasional.
Azas penyusunan APBN
APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:
·
Kemandirian, yaitu meningkatkan
sumber penerimaan dalam negeri.
·
Penghematan atau peningkatan
efesiensi dan produktivitas.
·
Penajaman prioritas pembangunan.
·
Menitik beratkan pada azas-azas
dan undang-undang negara.
SUMBER :
http://elearning.gunadarma.ac.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar